Breaking News

UPAYA MENINGKATKAN UTILITAS PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2018

Jaminan Persalinan (JAMPERSAL) merupakan salah satu kegiatan yang didanai Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sejak tahun 2016 yang dikucurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah Kab/Kota di seluruh Indonesia.  Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan bertujuan mendukung  daerah dalam penyediaan dana pembangunan bidang kesehatan untuk mencapai target prioritas nasional bidang kesehatan.

Saat ini kurang lebih 20% ibu bersalin belum terlayani di fasilitas pelayanan kesehatan, sehingga persalinan dirasakan menjadi tidak aman dan memiliki risiko kematian ibu dan bayi yang tinggi. Hal tersebut disebabkan oleh kendala akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan (kondisi geografis yang sulit) maupun kondisi ekonomi sosial dan pendidikan masyarakat, termasuk tidak memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dana Jampersal tahun 2018 ini digunakan untuk mendekatkan akses dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah yang memiliki akses sulit ke fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas pelayanan kesehatan. Dana jampersal dipergunakan untuk penyediaan biaya transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK), bagi ibu hamil yang membutuhkan. Sedangkan untuk ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat atau sumber pembiayaan yang lainnya, dapat diberikan jasa pertolongan persalinan

Di Kota Palangka Raya pelaksanaan kegiatan JAMPERSAL mengalami beberapa kendala dan hambatan, baik secara eksternal maupun internal sehingga utilitas pelayanan Jampersal sangat rendah. Hambatan serta masalah tersebut sangat mempengaruhi utilitas juga serapan anggaran Jampersal. Pada tahun 2017 lalu, serapan anggaran Jampersal hanya mencapai 2%, sedangkan tahun ini sampai bulan September 2018 serapan anggaran hanya mencapai 6,20%. Beberapa masalah serta hambatan yang ditemui antara lain :

  1. Para Ibu Bersalin yang dilayani di fasilitas pelayanan kesehatan di puskesmas PONED rata-rata sudah memiliki Kartu Indonesia Sehat, sehingga biaya persalinan tidak dibiayai oleh Jampersal namun di klaim ke BPJS
  2. Pemanfaatan Rumah Tunggu Kelahiran (RTK) rendah, karena para pasien/ibu hamil maupun ibu bersalin lebih memilih tinggal di rumah keluarga daripada tinggal di RTK, atau memilih langsung pulang setelah keluar dari fasilitas pelayanan kesehatan pasca persalinan
  3. Jumlah kasus rujukan persalinan juga rendah karena keterbatasan ambulance dan pemahaman yang belum menyeluruh tentang mekanisme rujukan yang dapat dibiayai oleh Jampersal
  4. Salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang ada layanan PONED, yaitu Puskesmas Kereng Bangkirai tahun 2018 sedang di renovasi gedungnya. Sehingga pelayanan persalinan normal yang dibiayai Jampersal diarahkan ke UPT Puskesmas Pahandut dan Tangkiling
  5. Puskesmas (khususnya Puskesmas di jalur sungai) tidak mampu menyediakan talangan untuk biaya rujukan kasus persalinan resiko tinggi.

Berbagai upaya untuk meningkatkan utilisasi pelayanan serta peningkatan serapan anggaran Jampersal telah dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan Kesehatan khususnya Seksi Jaminan Kesehatan&Rujukan. Adapun upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

  1. Menjalin kerjasama dengan beberapa Rumah Sakit yang ada di Kota Palangka Raya antara lain Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus, Rumah Sakit Bhayangkara dan Rumah Sakit TNI-AD dengan Puskesmas se-Kota Palangka Raya.
  2. Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya juga menyediakan Rumah Tunggu Kelahiran yang dapat digunakan oleh warga Kota Palangka Raya yang jauh akan akses fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan, proses persalinan dan pemeriksaan kesehatan pasca melahirkan di Rumah Sakit.
  3. Kegiatan sosialisasi tingkat kecamatan dilaksanakan dengan mengundang Camat beserta jajarannya, Lurah, Puskesmas, BPPKB, Dukun Kampung dan masyarakat terkait Program dan teknis pelaksanaan Jampersal di Kota Palangka Raya. Pelayanan kesehatan Jampersal Kota Palangka Raya diperuntukkan untuk warga Kota Palangka Raya yang kurang mampu dan belum memiliki Kartu Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau sumber pembiayaan yang lainnya.
  4. Rapat koordinasi Jampersal dilaksanakan untuk memperkuat komitmen dari Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya, Puskesmas seKota Palangka Raya dan beberapa Rumah Sakit yang telah bekerjasama terkait teknis pelaksanaan Jaminan Persalinan (Jampersal) dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Kota Palangka Raya.

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Jampersal pun dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan pelayanan kesehatan Jampersal dan mengidentifikasi permasalahan ataupun kendala yang terjadi di masyarakat, Puskesmas dan Rumah Sakit. Kegiatan Monev dilaksanakan baik di Puskesmas maupun Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.

Foto Acara Penandatanganan MoU Jaminan Persalinan (Jampersal)  dengan Rumah Sakit dr. Doris Sylvanus

Foto Rumah Tunggu Kelahiran di Wilayah Kota Palangka Raya

Kegiatan Sosialisasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Tahun 2018

Rapat Koordinasi Jaminan Persalinan (Jampersal) Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya Beberapa Rumah Sakit Yang Bekerjasama dan Puskesmas Kota Palangka Raya

Tinggalkan Balasan